Dugaan korupsi impor gula yang dilakukan oleh PT Sumber Mutiara Indah Perdana (SMIP) di Dumai pada rentang waktu 2020 hingga 2023 terus menyita perhatian publik. Tindakan melawan hukum tersebut diduga merugikan negara hingga triliunan rupiah.
Temuan pidana ini terkait dengan pemenuhan stok gula nasional, di mana izin impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih diberikan kepada pihak yang tidak berwenang.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) diduga telah memberikan izin impor yang melebihi batas kebutuhan maksimal yang dibutuhkan. Hal ini menjadi sorotan karena dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara, sekaligus merugikan petani gula lokal yang terganggu oleh masuknya gula impor secara tidak terkendali.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung), Ketut Sumedana, menyatakan bahwa tiga saksi sudah diperiksa terkait kasus ini.
“Tiga saksi yang telah diperiksa adalah AW, Ketua Tim Kajian PT Sumber Mutiara Indah Perdana KPPBC Dumai tahun 2022, AH, Kepala Seksi Analisa dan Layanan Data Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, serta BS, Plt. Kepala KPPBC Dumai,” ungkap Ketut.
Menanggapi dugaan korupsi ini, Arya Mulyawan, salah satu tokoh pemuda dari Kota Dumai, turut angkat bicara. Arya menyatakan keprihatinannya terhadap kasus ini yang berdampak luas terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Dumai.
“Kasus ini bukan hanya soal kerugian negara, tetapi juga soal kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum,” ujar Arya.
Arya juga menyoroti masalah transparansi dalam pemberian izin impor dan pengawasan barang masuk dari luar negeri.
“Kita harus memastikan bahwa setiap proses impor dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini penting untuk mencegah praktik korupsi yang merugikan banyak pihak,” tambahnya.
Selain itu, Arya juga mempertanyakan mengenai transparansi dalam pengaktifan atau pendaftaran IMEI iPhone dan barang-barang lain dari luar negeri terkait pajak. Menurutnya, proses ini seringkali kurang jelas dan membuka peluang terjadinya penggelapan pajak yang merugikan negara.
“Pemerintah harus lebih tegas dalam mengatur dan mengawasi proses ini untuk memastikan bahwa semua barang yang masuk ke Indonesia dikenakan pajak sesuai ketentuan,” tegasnya.
Arya juga menyinggung adanya dugaan penggelapan barang “ball” yang menjadikan Dumai sebagai pintu masuk.
“Dugaan penggelapan ini harus diusut tuntas. Dumai tidak boleh menjadi tempat bagi oknum-oknum yang ingin melakukan tindak kejahatan,” kata Arya dengan nada tegas.
Menurut Arya, peran masyarakat dan media dalam mengawasi serta melaporkan setiap tindakan yang mencurigakan sangat penting. Ia berharap, dengan semakin terbukanya informasi dan meningkatnya partisipasi masyarakat, praktik-praktik korupsi seperti ini bisa diminimalisir.
“Kita harus bersama-sama melawan korupsi. Hanya dengan begitu kita bisa menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan,” pungkas Arya.
Dengan adanya perhatian yang besar dari publik dan berbagai pihak, diharapkan kasus dugaan korupsi impor gula oleh PT SMIP ini dapat segera terungkap dan para pelakunya mendapatkan hukuman yang setimpal.
Kejaksaan Agung dan instansi terkait lainnya diharapkan dapat bekerja secara maksimal untuk menyelesaikan kasus ini demi keadilan dan kemajuan negara.
