Dikatakan Rafki, SKRPT diperolehnya setelah jual beli dengan pemilik atau Ketua Kelompok Tani RA Siregar pada 2009 silam. Sejak saat itu Rafki menguasai dan mengelola tanah tersebut dengan menanami kelapa sawit, memasang patok batas dan diketahui oleh pada sepadan tanah.
Selama menguasai lahan yang sudah teregistrasi di Kelurahan Bangsal Aceh sejak 2006 lalu, hingga kini Rafki tidak pernah mendengar atau menerima laporan ada klaim pihak lain atas bidang tanahnya.
"Setelah diajukan permohonan peningkatan surat tanah muncul nama orang yang mengklaim memiliki surat diatas lahan itu. Padahal selama ini sudah 15 tahun sudah dikelola tidak ada orang lain yang mengaku ngaku, atau melarang, kenapa sekarang baru ada," kata Rafki kepada wartawan.
Sejak itu Rafki juga mulai menemukan sejumlah kejanggalan, diantaranya, pada 2007 Pemerintah Kelurahan Bangsal Aceh meregister satu surat yang mengklaim di tanah miliknya,
Ditambah lagi dengan kuat dugaan ada oknum kelurahan yang berperilaku sebagai juru bicara karena selalu menyebutkan nama para pihak yang mengklaim tanah miliknya.
Anehnya lagi yang mengaku pemillik lahan tidak hadir turun ke lapangan.
"Kepada pak lurah agar ditertibkan oknum oknum yang membuat citra pelayanan di kelurahan menjadi buruk dan negatif dipandang masyarakat Jangan bertindak seolah olah jadi juru bicara pihak yang mengklaim atas tanah kami," sebut Rafki.
Terhadap persoalan ini, Rafki berencana melaporkan oknum kelurahan tersebut ke aparat penegak hukum dan Ombudsman serta Walikota Dumai H Paisal agar diberantas praktik mafia tanah yang mempersulit kepentingan masyarakat dalam pengurusan pertanahan.
Sementara, Lurah Bangsal Aceh Indrajaya menjelaskan kegiatan ukur ulang ini merupakan bagian dari prosedur pelayanan pertanahan dengan melibatkan unsur lengkap di kecamatan, yaitu Pemerintah Kecamatan Sei Sembilan, Pemdes Bangsal Aceh, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kantor Pertanahan dan Ketua RT.
Indrajaya mengaku tidak akan mentoleransi anggota dan staff nya apabila kedapatan bermain mata dalam hal pelayanan pengurusan peningkatan status surat atau sertifikat tanah
"Sebelum dikeluarkan surat kiita akan lalui mekanisme seperti turun bersama mengukur dan mediasi.
Setelah pengukuran tanah ini, Lurah Indrajaya menjadwalkan mediasi pada Rabu (12/6/24) pekan depan dengan mengundang semua pihak untuk hadir dan membawa surat masing masing.
Hadir dalam pengukuran ulang tanah ini Kasi Pemerintahan Kantor Kecamatan Sungai Sembilan Ahmad, Juru Ukur Romi Deswana dan pembantu Abu Sofyan, Babinsa Serda Iwan Syahputra dan RT 08 Sulaiman, pemilik tanah RA Siregar, Rafki dan lainnya.
Sayangnya dalam kegiatan resmi kelurahan yang juga dibuat berita acara ini tidak dihadiri pihak atau perwakilan yang mengklaim dengan alasan sakit.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Senin (03/06/2024).
menyebutkan, PPAT yang sudah terverifikasi saat ini jumlahnya 21.768 orang. Dengan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, diharapkan PPAT dapat mendukung pemberantasan praktik-praktik mafia tanah.
“Kita ingin mencegah praktik-praktik kejahatan pertanahan, termasuk yang dilakukan oleh para mafia tanah, dan tentu kita ingin setiap saat membangun PPAT yang semakin profesional, semakin memiliki kapasitas yang tinggi dan juga memiliki integritas yang baik,” ujar Menteri AHY.
Oleh sebab itu, MPPP dan MPPW diminta melakukan penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT secara optimal sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah. “Yang pertama, pastikan PPAT menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kode etik.
